Makalah "Hutang Luar Negeri"

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian dari total hutang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Dalam jangka pendek, hutang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar.

Pinjaman luar negeri adalah semua pinjaman yang menimbulkan kewajiban membayarkembali terhadap pihak luar negeri baik dalam valuta asing maupun dalam Rupiah. Termasuk dalam pengertian pinjaman luar negeri adalah pinjaman dalam negeri yangmenimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap pihak luar negeri. Pinjaman luar negeri yang diterima Pemerintah, dimaksudkan sebagai pelengkap pembiayaanpembangunan, disamping sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri berupa hasilperdagangan luar negeri, penerimaan pajak dan tabungan baik tabungan masyarakat dan sektor swasta. Salah satu masalah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dihadapinegara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah keterbatasan modal dalam negeri.

1.2 Rumusan Masalah

1.      Apa Saja Bentuk Pinjaman Luar Negeri?

2.      Apa Saja Pertimbangan dalam Menerima Hutang Luar Negeri?

3.      Apa Saja Masalah yang disebabkan Hutang Luar Negeri?

4.      Daftar Negara yang memberikan hutang kepada Indonesia?

1.3  Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa hutang luar negeri yang terjadi di Indonesia, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menimbulkan terjadinya hutang luar negeri dan juga untuk mengetahui bagaiamana sikap pemerintah dalam mengatasi hutang luar negri.

Selain itu tujuan penelitian ini juga untuk melengkapi tugas sebagai tugas Softskill program Strata Satu (S1) Jurusan Management dan Akuntansi.

1.4 Manfaat Penulisan

1.      Untuk mengetahui pengertian Hutang Luar Negeri.

2.      Menegtahui penyebab Hutang Luar Negeri.

3.      Mengetahui solusi Hutang Luar Negeri.

1.5  Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai makalah ini, maka penulisan tugas makalah ini dikelompokan dalam 4 bab, yang dimana tiap-tiap bab membahas mengenai materi sebagai berikut :

o   BAB I  PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematikan penulisan.

o   BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini berisi mengenai pengertian serta faktor-faktor apa saja yang menimbulkan terjadinya hutang luar negeri.

o   BAB III PEMBAHASAN MASALAH

Dalam bab ini dibahas mengenai berbagai masalah masalah dalam hutang luar negeri dan solusi hutang luar negeri.

o   BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Penutup ini berisi mengenai Saran serta Kritik dan Daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Hutang Luar Negeri

Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

2.2 Faktor-Faktor Penyebab Hutang Luar Negeri

Ada beberapa penyebab meningkatnya utang Luar negeri Indonesia secara umum yaitu:

1.      Defisit Transaksi Berjalan (TB).

TB merupakan perbandingan antara jumlah pembayaran yang diterima dari luar negeri dan jumlah pembayaran ke luar negeri. Dengan kata lain, menunjukkan operasi total perdagangan luar negeri, neraca perdagangan, dan keseimbangan antara ekspor dan impor, pembayaran transfer.

2.      Meningkatnya kebutuhan investasi.

Menurut Sunariyah (2003:4): “Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.”

3.      Meningkatnya Inflasi.

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor . Laju inflasi mempengaruhi tingkat suku bunga, karena ekspektasi inflasi merupakan komponen suku bunga nominal.

2.3 Analisis Prespektif Ekonomi Politik

Ekonomi politik utang disebutkan bahwa, kecenderungan trand utang luar negeri indonesia atau negara berkembang pada umumnya meningkat akibat pemerintah (dalam hal ini eksekutornya adalah dirjen pengelolaan utang) menjadikan utang sebagai skema rutin atau sering disebutkan dengan “jebakan utang”.

Politik utang luar negeri dari sudut pandang ekonomi politik ada dua, yaitu :

ü  Menjadikan utang luar negeri skema rutin à “jebakan utang” , terjebak oleh debitor multilateral atau unilateral.

ü  Menjadikan utang sebagai tambahan / penutup kebutuhan à langkah darurat, jika langkah langkah strategis sudah dilakukan, namun masih kurang. Misal ketika sumber penerimaan dalam negeri yaitu salah satunya pajak dan laba BUMN.

2.4 Teori Politik Patron-Client-Relationship

Hubungan patron klien adalah pertukaran hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari ikatan yang melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang individu dengan status sosio-ekonominya yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan, serta keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status yang dianggapnyanya lebih rendah (klien). Klien kemudian membalasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan termasuk jasa pribadi kepada patronnya. Sebagai pola pertukaran yang tersebar, jasa dan barang yang dipertukarkan oleh patron dan klien mencerminkan kebutuhan yang timbul dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Adapun arus patron ke klien yang dideteksi oleh james scott berkaitan dengan kehidupan petani adalah:

• Penghidupan subsistensi dasar yaitu pemberian pekerjaan tetap atau tanah untuk bercocoktanam
• Jaminan krisis subsistensi, patron menjamin dasar subsistensi bagi kliennya dengan menyerap kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh permasalahan pertanian (paceklik dll) yang akan mengganggu kehidupan kliennya
• Perlindungan. Perlindungan dari tekanan luar
• Makelar dan pengaruh. Patron selain menggunakan kekuatanya untuk melindungi kliennya, ia juga dapat menggunakan kekuatannya untuk menarik keuntungan/hadiah dari kliennya sebagai imbalan atas perlindungannya.
• Jasa patron secara kolektif. Secara internal patron sebagai kelompok dapat melakukan fungsi ekonomisnya secara kolektif. Yaitu mengelola berbagai bantuan secara kolektif bagi kliennya.

Sedangkan arus dari klien ke patron, adalah:

·         Jasa atau Tenaga yang berupa keahlian teknisnya bagiu kepentingan patron. Adapun jasa-jasa tersebut berupa jasa pekerjaan dasar/pertanian, jasa tambahan bagi rumah tangga, jasa domestik pribadi, pemberian makanan secara periodik dll.

Bagi klien, unsur kunci yang mempengaruhi tingkat ketergantungan dan penlegitimasiannya kepada patron adalah perbandingan antara jasa yang diberikannya kepada patron dan dan hasil/jasa yang diterimannya. Makin besar nilai yang diterimanya dari patron dibanding biaya yang harus ia kembalikan, maka makin besar kemungkinannya ia melihat ikatan patron-klien itu menjadi sah dan legal.

Dalam suatu kondisi yang stabil, hubungan kekuatan antara patron dan klien menjadi suatu norma yang mempunyai kekuatan moral tersendiri dimana didalamnya berisi hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Norma-norma tersebut akan dipertahankan sejauh memberikan jaminan perlindungan dan keamanan dasar bagi klien. Usaha-usaha untuk merusmuskan kembali hubungan tersebut kemudian dianggap sebagai usaha pelanggaran yang mengancam struktur interaksi itu sehingga sebenarnya kaum elitlah/patronlah yang selalu berusaha untuk mempertahankan sistem tersebut demi mempertahankan keuntungannya. Hubungan ini adalah berlaku wajar karena pada dasarnya hubungan sosial adalah hubungan antar posisi atau status dimana masing-masing membawa perannya masing-masing. Peran ini ada berdasarkan fungsi masyarakat atau kelompok, ataupun aktor tersebut dalam masyarakat, sehingga apa yang terjadi adalah hubungan antar posisi dikeduanya.

Tujuan Dasar Patron-Klien

Tujuan dasar dari hubungan patron klien bagi klien yang sebenarnya adalah penyediaan jaminan sosial dasar bagi subsistensi dan keamanan. Apabila hubungan dagang/pertukaran yang menjadi dasar pola hubungan patron klien ini melemah karena tidak lagi memberikan jaminan sosial dasar bagi subsistensi dan keamanan maka klien akan mempertimbangkan hubungannya dengan patron menjadi tidak adil dan eksploitatif. Yang terjadi kemudian legitimasi bukanlah berfungsi linear dari neraca pertukaran itu.Oleh sebab itu tidak mengherankan jika ada tuntutan dari pihak klien terhadap patronnnya untuk memenuhi janji-janji atau kebutuhan dasarnya sesuai dengan peran dan fungsinya. Saya menemukan hubungan seperti sifatnya akan langgeng dan permanen jika masing-masing pihak menemukan kesesuaiannya dan manfaatnya. Dalam konteks hubungan antar kelompok atau suku bangsa, hubungan patron klien ini lambat laun menjadi hubungan yang sifatnya struktural dan dominatif. Dan diterima sebagai suatu kebenaran yang diwariskan secara turun-temurun. Seperti misalnya seperti terhadap masyarakat Orang Rimba yang saya pernah teliti dimana ia mendapatkan pengaruh yang kuat dari masyarakat melayu.Dalam kasus hubungan antara Orang Rimba dan Orang Melayu hubungan itu bahkan jauh ke dalam hingga mempengaruhi dasar kosmologis dan keyakinan keagaamaan mereka.

Namun hubungan patron klien ini juga mempunyai akhir atau bisa diakhiri. Bagi Scott, ada ambang batas yang menyebabkan seorang klien berpikir bahwa hubungan patron klien ini telah berubah menjadi hubungan yang tidak adil dan eksploitatif yaitu ambang batas yang berdimensi kultural dan dimensi obyektif. Dimensi kultural disini oleh Scott diartikan sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan minimum secara kultural para klien. Pemenuhan kebutuhan minimum kultural itu misalnya acara ritual, kebutuhan sosial kolektif/kelompok dll. Sedangkan dimensi obyektif lebih cenderung kepada pemenuhan kebutuhan dasar/minimun yang mendasarkan pada kepuasan diri. Seperti lahan yang cukup utk memberi makan, memberi bantuan utk org sakit dll. Hubungan ketergantungan yang memasok jaminan-jaminan minimal ini akan mempertahankan legitimasi hubungan antara patron-kliennya. Jika para patron tidak sanggup memenuhi 2 dimensi kebutuhan tersebut dalam konteks kepuasan para klien, maka menurut Scott klien akan berpikir hubungan patron klien ini menjadi hubungan yang sifatnya dominatif dan eksploitatif.

Untuk menjaga agar sikap klien tetap konsisten terhadap patronnya maka patron selalu mengembangkan sistem yang sifatnya mengawasi keberadaan kliennya. Namun demikian ada keterbatasan kemampuan patron untuk mengawasi kliennya karena

1. kemampuan relatif dari struktur kerabat dan desa sebagai pengganti bagi beberapa fungsi patron
2. tersedianya lahan yang tidak berpenghuni
3. kelemahan negara pusata yang tidak mempunyai ketangguhan untuk mendukung kekuasaan elit lokal/lokalisasi kekuasaan
4. ada sumber daya yang menjadi daya tawart-menawar bagi klien kepada patron.

Pada dasarnya sifat ikatan patronasi juga bervariasi, namun lebuh kuat  tertanam dalam sistem stratifikasi kerajaan, dimana pembagian peran otoritas lokal/daerah kadang didasarkan atas hubungan patronase tersebut. Peran otoritas pada tingkat lokal diambil alih/terletak pada tokoh-tokoh yang mampu untuk menggerakan pengikutnya sehingga lalu diakui sebagai agen pemimpin di daerah. Ketika seiring melemahnya sistem kerajaan tradisional dan menguatnya sistem pemerintahan modern maka yang terjadi adalah jaringan patron-kliern yang terstruktur tidak teratur dilokasi sekitar jalur-jalur perdagangan, pemajakan. Atau secara kultural dan geografis dapat dikatakan bahwa semakin jauh dari pusat – pada tempat dan kebudayaan pinggir dan pada dasar dari hirarki sosial- ikatan patron klien kurang terlembaga dan karenanya sifatnya menjadi fleksibel.

BAB III

PEMBAHASAN MASALAH

3.1 Kasus Penyebab Krisis Moneter 1997

Perubahan ekonomi yang terjadi secara cepat tersebut mengarah pada turunnya nilai tukar mata uang dan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi. Krisis ekonomi dapat melanda suatu negara apabila perubahan perekonomian sudah tidak dapat dibendung lagi. Contohnya, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 memporak-porandakan perekonomian global. Tidak memandang perekonomian negara berkembang ataupun negara maju. Walaupun krisis ini lebih populer dikenal dengan sebutan "Krisis Asia", tetapi tidak hanya negara Asia saja yang terkena dampaknya.

Krisis moneter dimulai dari gejala/kejutan keuangan pada Juli 1997, menurunnya nilai tukar rupiah secara tajam terhadap dolar Amerika serikat merupakan pencetus/trigger poin-nya. Meskipun tidak ada depresiasi tajam Rupiah terhadap Baht (mata uang Thailand), krismon tetap terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena gejolak sosial dan politik Indonesia yang memanas. Oleh karena itu penyebab krismon 1998 bisa dikatakan merupakan campuran dari unsur-unsur eksternal dan domestik.

Sehebat dan secanggih apapun sektor valas, pada dasarnya merupakan fasilitator bagi sektor real. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis tentang dampak krisis ekonomi bagi Indonesia. Penyebab krisis ekonomi menurut identifikasi para pakar :

1.      Kesenjangan produktifitas yang erat berkaitan dengan lemahnya alokasi aset ataupun faktor-faktor produksi.

2.      Jebakan ketidak seimbangan yang berkaitan dengan ketidakseimbangan struktur antar sektor produksi.

3.      Ketergantungan pada utang luar negeri yang berhubungan dengan perilaku para pelaku bisnis yang cenderung memobilisasi dana dalam bentuk mata uang asing.

Berikut ini 4 Penyebab Krisis Ekonomi Indonesia tahun 1997-1998:

Pertama.

Stok utang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi yang tidak stabil. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan (bahkan cenderung mengabaikan) para menteri di bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri, dalam menghadapi besarnya serta persyaratan utang swasta tersebut.

Kedua.

Terkait erat dengan masalah di atas, adalah banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah utang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri.

Ketiga.

Sejalan dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula.

Keempat

Perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memperbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri.

Untuk mengatasi dilema fundamental ini diperlukan suatu konsensus politik secara nasional, yang berfokus pada pilihan politik untuk merekonsiliasikan keperluan penyelesaian secara tuntas terhadap masalah-masalah dari masa lalu, dengan kepentingan bangsa dan negara untuk maju ke depan didukung oleh semua pihak.

Dengan adanya konsensus politik secara nasional, barulah kita dapat menyusun suatu Program Nasional untuk cepat keluar dari krisis dan mulai memulihkan kembali Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang mampu memberantas pengangguran, kemiskinan, kebodohan, dan Utang Nasional. Sebab di situlah letak kepentingan mendesak dari ekonomi rakyat.

3.2Bentuk – Bentuk Pinjaman Luar Negeri

Bentuk pinjaman luar negeri dapat dilihat dari dua aspek, antara lain :

1.      Sumber Dana

Bila dilihat dari sumber dananya, pinjaman luar negeri dapat dibedakan menjadi:

ü  Pinjaman Multilateral

Yaitupinjaman yang berasaal daribadan-badan internasional,misalnya World Bank, AsianDevelopment Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB).

ü  Pinjaman Bilateral

Yaitu pinjaman yang berasal dari negara-negara baik yang tergabung dalam CGI maupun antar negara secara langsung (intergovernment).

ü  Pinjaman Sindikasi

Yaitu pinjaman yang diperoleh dari beberapa bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) internasional. Pemberian pinjaman tersebut dikoordinir oleh satu bank/LKBB yang bertindak sebagaisindication leader.Pinjaman ini biasanya dalam jumlah besar dan bersifat komersial (commercial loan), misalnya dengan tingkat suku bunga yang mengambang (floating rate).Syarat-syarat pinjaman yang dituangkan dalam loan agreement merupakan konsensus dan kesepakatan diantara para pemberi pinjaman.

2.      Segi Pertimbangan

Beberapa pertimbangan bagi Pemerintah dalam menerima pinjaman komersial adalah:

ü  Mendukung penganekaregaman (diversifikasi) pinjaman atau memperluas sumber pinjaman yaitu memperoleh pinjaman dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

ü  Jumlah pinjaman relatif lebih besar dan tatacara penarikannya lebih mudah.

ü  Penggunaan dana tidak terikat pada satu proyek tertentu namun lebih flesibel, baik untuk diinvestasikan kembali, untuk membiayai proyek atau untuk memperkuat cadangan devisa.

3.3  Masalah – Masalah Yang Disebabkan Terjadinya Hutang Luar Negeri

Beberapa masalah yang timbul akibat terjadinya hutang luar negeri, antara lain :

1.      Banyak modal yang dibutuhkan untuk membangun sarana dan prasarana.Pemerintah merupakan penggerak utama perekonomian di sebagian besarnegara-negara yang sedang berkembang, oleh karena itu pemerintah membutuhkanbanyak modal untuk membangun berbagai prasarana dan sarana, namun kemampuan financial atau keuangan yang dimiliki pemerintah masih terbatas atau kurang, disinilah munculnya hutang kepada luar negri.

2.      Pemerintah Indonesia harus menambah hutang luar negeri yang baru untuk membayar hutang luar negeri yang lama yang telah jatuh tempo.

3.      Datangnya modal dari luar negeri.

Modal dari luar negeri dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional pemerintah, sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi pada sisi lain, diterimanya modal asing tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah dalam jangka panjang, baik ekonomi maupun politik, bahkan pada beberapa negara-negara yang sedang berkembang menjadi beban yang seolah-olah tak terlepaskan, yang justru menyebabkan berkurangnya tingkat kesejahteraan rakyatnya.

3.4  Penggunaan Hutang Luar Negri

Penggunaan hutang luar negeri untuk sektor pertambangan mencapai USD 25,5 miliar. Hutang luar negeri yang digunakan untuk listrik, gas dan air bersih mencapai USD 20,4 miliar.

Sektor jasa atau service menggunakan hutang luar negeri sebesar USD 17,5 miliar disusul sektor pengangkutan dan komunikasi dengan hutang luar negeri mencapai USD 12,8 miliar.

Untuk sektor bangunan perumahan dan gedung, posisi hutang luar negerinya mencapai USD 10,9 miliar. Sektor pertanian, peternakan dan kehutanan mencatat hutang USD 8,9 miliar. Sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan posisi hutang luar negerinya mencapai USD 7,5 miliar. Sektor lain sebesar USD 16,7 miliar.

3.5  Daftar Negara/Lembaga Kreditor Hutang Luar Negeri terbesar Indonesia

ü  Jepang

45,5% atau 29.8 miliar USD* atau Rp 358 triliun

ü  ADB (Asian Development Bank

16,4% atau 10.8 miliar USD atau Rp 129 triliun

ü  World Bank (Bank Dunia)

13.6% atau 8.9 miliar USD atau Rp 107 triliun

ü  Jerman

4.7% atau 3.1 miliar USD atau Rp 37 triliun

ü  Amerika Serikat

3.7% atau 2.3 miliar USD atau Rp 28 triliun

ü  Inggris

1.7% atau 1.1 miliar USD atau Rp 13 triliun

ü  Negara/lembaga lain

14.6% atau 9.6 miliar USD atau Rp 115 triliun

* 1 USD = Rp 12.000 (asumsi rata-rata) –

3.6  Data hutang Indonesia dari tahun 2010 s/d 2013

ü  Tahun 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)

ü  Tahun 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)

ü  Tahun 2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)

ü  September 2013: Rp 2.273,76 triliun (27,5%)

ü  November 2013: Rp. 3.148 triliun

3.7  Dampak Hutang Luar Negri dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang

o   Pinjaman luar negeri dalam jangka pendek dapat menutup defisit APBN, dan ini jauh lebih baik dibandingkan jika defisit APBN, sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan dukungan modal yang relatif lebih besar, tanpa disertai efek peningkatan tingkat harga umum. Dengan demikian pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berarti meningkatnya pendapatan nasional, yang selanjutnya memungkinkan untuk meningkatnya pendapatan per Kapita.

o   Dalam jangka panjang, ternyata hutang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara debitur. Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara debitur akibat ketergantungannya dengan bantuan asing walaupun terdapat peningkatan pendapatan perkapita maupun laju pertumbuhan tinggi, bukan berarti bahwa Negara tersebut sudah maju tetapi dihitung juga dari banyaknya hhutang yang dimiliki Negara tersebut.

3.8  Hubungan Cadangan Devisa dengan Hutang Luar Negeri.

Devisa khususnya US$ adalah semua jumlah mata uang tsb yang berada dalam sistem perbankan Indonesia. Jadi bukan milik pemerintah Indonesia seutuhnya. Di dalam jumlah devisa itu ada uang milik perusahaan asing, perusahaan nasional, utang luar negeri pemerintah, bahkan juga uang miliki para TKI yang dikirim dari luarnegeri.Oleh sebab itu bila ekspor kita besar maka devisa bertambah, padahal itu kan uangnya eksportir. Juga kenapa TKI disebut pahlawan devisa, karena umumnya mereka dibayar dalam US$. Saat ini pemegang devisa global US$ terbesar adalah China diikuti Jepang.

Lalu apa hubungan devisa dengan hutang luar negeri? Semakin besar cadangan devisa maka akan memperlihatkan kestabilan nilai tukar sekaligus kestabilan ekonomi. Artinya negara yang bersangkutan memiliki kesehatan lalu lintas keuangan mata uang tersebut. Jadi ada yang ngambil dan ada yang masuk ke dalam sistem keuangan perbankan kita.

·         Sumber Devisa Bersumber Dari :

1.      pinjaman / hutang luar negeri.

2.      hadiah, bantuan atau sumbangan luar negri.

3.      penerimaan deviden serta bunga dari luar negeri.

4.      hasil ekspor barang dan jasa.

5.      kirimanvaluta asing dari luar negri.

6.      wisatawan yang belanja di dalam negeri

·         Kegunaan / Manfaat Devisa :

1.      membeli barang atau jasa dari luar negeri (impor).

2.      membayar hutang pokok serta bunga hutang luar negeri.

3.      pembiayaan kegiatan perdagangan luar negeri.

4.      membiayai perwakilan di luar negeri (duta besar, konsulat, dll).

5.      membiayai atlit, misi kebudayaan, studi banding / perjalanan dinas pejabat Negara.

·         Jenis-Jenis / Macam-Macam Devisa :

1.      Devisa umum, yaitu devisa yang didapat dari kegiatan ekspor, penjualan jasa serta bunga modal.

2.      Devisa kredit, yakni adalah devisa yang diperoleh dari kredit pinjaman luar negeri.

·         Fungsi Devisa :

1.      alat pembayaran hutang luar negeri.

2.      alat transaksi pembayaran barang dan jasa luar negeri.

3.      alat transaksi pembiayaan hubungan dengan luar negri seperti membiayai kedutaan, misi budaya, hadiah, bantuan, dll

4.      sebagai sumber pendapatan Negara.

BAB VI

PENUTUP

3.1 Solusi terhadap Hutang Luar Negeri

1.      Meningkatkan daya beli masyarakat, yakni melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan    dan pemberian modal usaha kecil seluasnya.

2.      Meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor. Realitas yang ada saat ini pemerintah mengambil pajak barang mewah

3.      Konsep pembangunan yang berkesinambungan, berlanjut dan mengarah pada satu titik maksimalisasi kekuatan ekonomi nasional, melepaskan secara bertahap ketergantungan hutang luar negeri.

4.      Menggalakan kebanggaan akan produksi dalam negeri, meningkatkan kemauan dan kemampuan ekspor produk unggulan dan membina jiwa kewirausahaan masyarakat. Negeri Indonesia ini sebenarnya kaya akan Sumber daya alam unggulan sehingga bila kita manfaatkan secara maksimal maka akan memberikan devisa Negara.

5.      Mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan menempatkan kesejateraan yang berkeadilan dan merata.